Akses Rokok yang Merisaukan

"Semakin banyak anak muda yang kritis dan menolak menjadi target industri rokok karena mereka risau terhadap anak-anak yang semakin mudah mengakses rokok,"kata Juru Bicara Gerakan Muda FCTC, Margianta Dinata.

"Anak-anak mudah membeli sebatang rokok hanya dengan uang dua ribu rupiah dan tidak ada warung yang menolak menjual rokok pada anak-anak. Mereka seperti tidak peduli dengan masa depan anak-anak yang mengonsumsi rokok sejak kecil," kata dia, di Jakarta, Jumat.

Di Thailand, sebagai contoh, rokok tidak boleh dijual di sembarang tempat, melainkan di toko-toko resmi. Itupun tidak dipajang terbuka di dalam tokok melainkan pada etalase yang harus selalu ditutup dan hanya dibuka sebentar saja jika pembeli ingin memilih rokok yang dibeli.

UNBK Serentak Mulai Tahun 2017

Sobat titian yang berbahagia, Ujian Nasional bagi siswa SMA/MA/SMK baru saja usai. Dua model dipergunakan, berbasis komputer dan berbasis kertas. Dan, bisa jadi tahun ini merupakan tahun terakhir penyelenggaraan Ujian Nasional berbasis kertas karena ada target pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer mulai tahun 2017 mendatang.

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menargetkan seluruh sekolah mulai SMP hingga SMA di berbagai daerah dapat menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada 2017.

"Baik sekolah di daerah terpencil atau di perkotaan secara keseluruhan sudah harus bisa menyelenggarakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) pada 2016," kata Esti seusai diskusi dengan tema "Wajah Pendidikan Indonesia dan Implementasi UU Sisdiknas" di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Yogyakarta, Selasa.

Perkembangan Budaya Yogyakarta Memprihatinkan

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas prihatin terhadap perkembangan budaya di Yogyakarta saat ini yang hanya berfokus pada masalah kesenian saja.

"Budaya tidak hanya pada ranah kesenian saja namun dapat diterapkan dalam bidang lainnya seperti budaya gotong-royong dan guyub rukun, serta pemahaman akan bahasa daerah setempat khusunya bahasa Jawa," kata GKR Hemas pada silaturahmi dan sosialisasi DPD RI di Dusun Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, pemahaman budaya sudah semakin menipis dan banyak anak muda sekarang yang tidak bisa bahasa Jawa.

"Di kota itu koe-koe, aku-aku, berbeda dengan di desa karena guyub rukun dan gotong-royong," katanya.

Sumber: antara

Pemerintah-DPR siap bahas RUU Pengampunan Pajak

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro akhirnya memastikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak, yang bermanfaat untuk menambah potensi pajak baru segera dimulai pada masa sidang DPR selanjutnya.

"Insya Allah, kami dengan DPR akan membahas RUU pengampunan pajak. Itu akan dijadikan pintu masuk bagi wajib pajak agar mereka mau membawa uangnya kembali ke Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (5/4).

Kepastian itu disepakati setelah Presiden Joko Widodo pada akhir Maret menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung kepada UU pengampunan pajak untuk mendapat tambahan penerimaan negara pada tahun ini.

"Ada atau tidak ada tax amnesty, kita sudah membuat kalkulasi. Tidak ada ketergantungan kepada tax amnesty," kata Jokowi.

Menkeu: 2.000 perusahaan modal asing tidak bayar pajak

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai sekitar 2.000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang tidak membayar pajak.

"Ada hampir 2.000 PMA di Indonesia yang selama 10 tahun tidak membayar pajak karena selalu mengklaim dirinya rugi," kata Bambang ditemui di Kantor Presiden di Jakarta, Senin.

Menurut Bambang, seharusnya sejumlah perusahaan tersebut rata-rata membayar pajak sedikitnya Rp25 miliar setahun.

Dengan demikian, Menteri mengatakan negara kehilangan hampir Rp500 triliun dalam waktu 10 tahun dari PMA bermasalah tersebut.

Menkeu menegaskan sejumlah masalah pada perusahaan itu akan menjadi upaya perbaikan terhadap penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, Bambang juga melaporkan mengenai masih adanya ketidakpatuhan warga yang memiliki lebih dari satu sumber pendapatan dalam membayar pajak.

"Dari lima juta wajib pajak itu hanya 900 ribu yang benar-benar membayar dan sumbangannya juga cuma hampir Rp9 triliun," tegas Menkeu.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak data transaksi sebagai bukti bagi wajib pajak.

Sementara itu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyatakan komitmennya membantu Ditjen Pajak melalui data yang dimiliki.

"Setiap hari PPATK menerima data minimal 150 ribu laporan dan semua bicara uang. Ini yang kita coba kembangkan, kita analisis, kita kerjasama dengan pajak sehingga ketemu langkah tertentu," kata Yusuf.

Dengan kerja sama tersebut, PPATK berharap dapat membantu negara dalam memungut pajak secara optimal bagi pembangunan bangsa.

Sumber: Antara

Serbuk Batang Nanas Bisa Turunkan Kolesterol

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA --Mahasiswa S2 Jurusan Farmasi Universitas Surabaya (Ubaya) Vendra Setiawan S.Farm M.Farm Apt memanfaatkan serbuk batang nanas menjadi suplemen makanan yang menurunkan kolesterol serta meningkatkan insulin.

"Saya memanfaatkan batang nanas yang mengandung xylan yang dicampur dengan enzim Xylnase melalui bakteri Bacillus Licheniforms yang mengubah Xylan menjadi Xylo-Oligosaccharide dalam bentuk serbuk untuk meningkatkan sistem imun tubuh," katanya di kampus setempat, Rabu.

Mahasiswa kelahiran Tulungagung itu menjelaskan serbuk batang nanas ini juga bermanfaat sebagai prebiotik yang baik untuk pencernaan.

Pendapatan PPN Pengaruhi Rendahnya Penerimaan Pajak

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir kuartal I-2016 masih belum memenuhi harapan, karena terpengaruh oleh rendahnya pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kuartal pertama sedikit di bawah tahun lalu, utamanya karena penerimaan PPN yang memang rendah. Sebagian karena restitusi pajak, sebagian mungkin karena konsumsi di periode ini belum terlalu kuat," katanya di Jakarta, Selasa (5/4).

\Menurut Bambang, rendahnya penerimaan PPN tersebut, menyebabkan realisasi penerimaan pajak secara nasional hingga akhir Maret 2016, lebih rendah Rp4 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Pokoknya dibandingkan tahun lalu Rpv4 triliun lebih rendah, persentasenya sekitar 12-13 persen," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada akhir Maret 2015 mencapai Rp 203,4 triliun, sehingga diperkirakan realisasi penerimaan pajak per Maret 2016 berada pada kisaran Rp 199,4 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengakui realisasi penerimaan pajak sedang terpengaruh oleh penerimaan dari sektor migas maupun PPN yang menurun atau berkurang dari potensinya, karena berbagai hal. Namun, ia mengupayakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun bisa mendekati target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 1.360 triliun, melalui berbagai upaya seperti pengampunan pajak maupun penegakan hukum.

"Pokoknya berusaha semaksimal mungkin, karena pajak ini merupakan 70 persen dari pendapatan negara. Saya akan berusaha untuk mendapatkan ini," kata Ken.

Sumber : Antara // Republika

Indeks Kondisi Ekonomi Nasional Melemah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bank Indonesia melaporkan penurunan indeks kondisi ekonomi saat ini karena lemahnya persepsi konsumen terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja per Maret 2016 dibandingkan periode enam bulan lalu.

Penurunan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) menyebabkan turunnya indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Maret 2016 menjadi 109,8 dibanding Februari 2016 sebesar 110, menurut publikasi survei IKK BI.
"Indeks penghasilan saat ini turun 4,5 poin dan indeks ketersediaan lapangan kerja turun 2,6 poin dibanding Februari 2016," tulis publikasi BI, Selasa (5/4).

Meskipun IKK menurun, nilai di 109,8 masih menunjukkan persepsi konsumen yang optimistis untuk keseluruhan kondisi ekonomi saat ini. Secara wilayah, penurunan IKK terbesar terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebesar minus 22,4 poin, dan Pontianak, Kalimantan Timurm yang minus 15,8 poin.
Meskipun indeks persepsi konsumen untuk ekonomi saat (IKE) ini menurun, BI menyebutkan konsumen masih optimistis untuk kondisi ekonomi enam bulan mndatang.

Indikator Indeks Ekspetasi Konsumen (IEK) pada Maret sebesar 123,1 naik 1,8 poin dari Februari 2016. Peningkatan itu didorong oleh membaiknya ekspetasi konsumen terhadap kegiatan usaha dan lapangan kerja pada enam bulan mendatang.

Di sisi lain, konsumen juga melihat ada peluang terjadinya kenaikan harga pada Juni 2016. Indikator Indeks Ekspetasi Harga (IEH) untuk Juni 2016 naik 7 poin menjadi 171,4. Meningkatnya tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, menyusul momentum konsumsi tinggi saat Ramadan dan Idul Fitri.

Sumber : Antara // Republika

Zona Industri Halal akan Dikembangkan di Jawa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengatakan, pemerintah berencana untuk mengembangkan zona industri di Pulau Jawa. Wilayah Jawa dipilih karena dekat dengan konsumen dan sudah banyak kawasan industri yang eksisting.

"Nggak mungkin bikin zona industri halal di Papua karena nanti biaya distribusinya mahal. Saat ini, kami sedang scanning untuk lokasi tepatnya di Pulau Jawa," ujar Imam di Jakarta, Selasa (5/4).
Imam menjelaskan, selama ini produk halal sudah banyak yang beredar di Indonesia mulai dari makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Namun, lokasi industrinya masih tersebar sehingga belum efisien. Menurut Imam, dengan dikembangkannya zona industri halal ini maka diharapkan produksi produk-produk halal bisa terintegrasi, mudah, dan murah.

Imam menambahkan, pengembangan zona industri halal ini memegang peranan penting agar ke depan Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja namun dapat menjadi produsen global. Selain itu, pengembangan zona tersebut juga merupakan upaya untuk mengalahkan Thailand yang sudah mencanangkan sebagai produsen produk halal terbesar ke tiga di dunia pada 2020 mendatang.

Jika nantinya industri hulu dan hilir terintegrasi maka produk ekspor halal akan lebih efisien dan bisa bersaing dengan produk asal Thailand. "Saat ini kami sedang diskusi dengan Kadin Indonesia, Apindo, dan juga MUI untuk merealisasikan hal tersebut. Diharapkan sebelum 2020 sudah bisa mulai," kata Imam.

Sumber: Republika